Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) negarapada Februari 2025 tercatat sebesar US$427,2 miliar, turun US$700 juta dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut didorong oleh beberapa faktor, di antaranya menguatnya dolar AS terhadap sebagian besar mata uang dunia, termasuk rupiah.
“Pada Februari 2025, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$427,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada Januari 2025 sebesar US$427,9 miliar,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Kamis, 17 April.
BI melaporkan, secara tahun ke tahun (yoy), ULN tumbuh 4,7 persen, namun pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan 5,3 persen yang tercatat pada Januari 2025. “Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi ULN sektor swasta. Posisi utang Februari 2025 juga dipengaruhi oleh penguatan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang global, termasuk rupiah,” ungkap BI.
Utang luar negeri sektor swasta pada Februari 2025 tercatat sekitar US$194,8 miliar. Sementara itu, utang luar negeri swasta terkontraksi sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Kontraksi tercatat baik di perusahaan keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, yang mencatat penurunan tahun-ke-tahun masing-masing sebesar 2,2 persen dan 1,5 persen.
Berdasarkan sektornya, porsi utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; penyediaan listrik, gas, uap atau udara panas dan dingin; serta pertambangan dan penggalian—yang secara bersama-sama menyumbang 79,6 persen dari total utang luar negeri sektor swasta.
Sementara itu, ULN pemerintah juga mengalami penurunan. Pada Februari 2025, ULN pemerintah tercatat sebesar US$204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan dengan posisi Januari 2025 yang sebesar US$204,8 miliar. Pertumbuhan ULN pemerintah secara tahunan tersebut juga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Bank sentral mencatat, penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh beralihnya investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam negeri ke instrumen investasi lainnya, di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.