Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan sistem pembayaran digital lintas negara, Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS , dapat digunakan oleh warga negara Indonesia di Jepang dan China mulai Minggu, 17 Agustus 2025.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kepentingan nasional, sinergi antarotoritas, dan dukungan pelaku industri. Ia menyebutkan pendekatan ini tercermin dalam cetak biru sistem pembayaran Indonesia yang menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi nasional.
“Ada tahapan-tahapan yang akan dikomunikasikan oleh industri. Setelah disesuaikan dengan kepentingan nasional dan kesepakatan industri, tahap ketiga akan dilaksanakan untuk seluruh pelaku industri,” kata Perry dalam konferensi pers seusai Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara .
Nah, negara mana saja yang sudah bisa melayani pembayaran menggunakan QRIS?
Daftar Negara yang Dapat Menggunakan QRIS
Pada tahap awal, BI telah bekerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Dilansir dari situs resmi BI, kerja sama ini ditandai dengan peluncuran uji coba interkoneksi pembayaran lintas negara menggunakan kode QR antara Indonesia dan Malaysia pada Kamis, 27 Januari 2022.
Melalui perjanjian ini, penduduk di Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran ritel menggunakan QRIS dan kode pembayaran QR DuitNow Malaysia. Uji coba ini diikuti dengan peluncuran fase komersial penuh pada kuartal ketiga tahun 2022.
Kemudian, pada Senin, 29 Agustus 2022, BI dan Bank of Thailand (BoT) resmi mengimplementasikan kerja sama pembayaran lintas negara berbasis kode QR, yakni QRIS dan QR Code Thailand. Kerja sama tersebut diawali dengan uji coba pada Selasa, 17 Agustus 2021, dan dilanjutkan dengan melibatkan 76 penyelenggara jasa sistem pembayaran dari kedua negara.
Selanjutnya, pada Kamis, 17 Agustus 2023, BI mengumumkan dimulainya uji coba interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan Singapura menggunakan kode QR. Hal ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BI dan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada tahun sebelumnya.
Alhasil, untuk saat ini QRIS lintas negara hanya berlaku di tiga negara saja, yakni:
1. Malaysia,
2. Thailand, dan
3. Singapura.
Rencana Kerjasama India dengan Arab Saudi
Terkait rencana implementasi QRIS di Jepang, Deputi BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pihaknya telah menyepakati sejumlah langkah teknis hingga tahap sandbox testing dengan otoritas sistem pembayaran di Negeri Matahari Terbit tersebut sejak pertengahan Mei 2025.
“Mudah-mudahan kalau tidak ada kendala yang berarti, pada 17 Agustus mendatang, penggunaan QRIS outbound sudah bisa kita luncurkan. Jadi, masyarakat Indonesia yang ke Jepang sudah bisa menggunakan pembayaran dengan metode QR scan di Jepang,” kata Filianingsih dalam konferensi pers seusai Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Sementara itu, untuk kerja sama dengan China, ia juga mengklaim telah ada kemajuan positif. Ia menyebutkan bahwa finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara Unionpay International asal China dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Ia menjelaskan, empat penyedia layanan switching nasional juga telah membuat kesepakatan dengan Unionpay International untuk pengembangan dan sandbox testing. Keempat penyedia layanan switching tersebut terdiri dari PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Electronic Payment (Artajasa), PT Jalin Payment Nusantara (Jalin), dan PT Rintis Sejahtera (Rintis).
“Mudah-mudahan pada 17 Agustus mendatang sudah bisa dilakukan sidangnya,” kata Filianingsih.
Selain itu, BI juga tengah menjalin kerja sama dengan India melalui National Payments Corporation of India (NPCI) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis. Terkait QRIS lintas negara di Korea Selatan, Filianingsih mengatakan masih dalam proses kajian dan finalisasi di tingkat industri antara ASPI dan Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute.
“Dalam konteks antarotoritas di bank sentral, kami sudah melakukannya. Saat ini, sudah mencapai level industri, antara ASPI dan Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute,” kata Filianingsih.
Lebih lanjut, terkait Arab Saudi, ia mengatakan BI telah melakukan pembicaraan dengan Otoritas Moneter Arab Saudi. Ia menyebutkan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi saat ini juga tengah menggalakkan penggunaan sistem pembayaran digital untuk penyelenggaraan haji dan umrah, khususnya bagi negara-negara dengan jumlah jamaah haji yang besar seperti Indonesia.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini kami bisa berdiskusi lebih mendalam dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” kata Filianingsih.