Ekonom Peringatkan Koalisi Besar di Kabinet Prabowo-Gibran

ALLFINANCEADVICE – Sejumlah pakar hadir dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024, sebagai masukan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk kabinetnya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho meyakini koalisi besar akan menguntungkan pemerintah dalam 5 tahun ke depan untuk mengefektifkan program-programnya. Namun, hal ini juga merupakan indikasi lumpuhnya check and balances di parlemen.

Para ahli juga mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi antara lain disebabkan oleh tidak adanya perlawanan parlemen terhadap seluruh kebijakan eksekutif. Dukungan koalisi yang terlalu besar juga akan menciptakan kabinet besar yang memerlukan ruang fiskal lebih besar.

Politisi kemungkinan besar akan menjadi bagian besar dalam kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Andry Satrio, tokoh politik sebaiknya menduduki kursi menteri non-ekonomi untuk menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha. Selain itu, komposisi koalisi harus dipertahankan hingga masa jabatan Prabowo-Gibran berakhir.

Terkait rencana pembentukan Badan Pendapatan Negara (BPN) dengan membagi Direktorat Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Andry Satrio menilai pemerintah harus mencermati jangka waktu penyesuaian yang singkat. Selain itu, lembaga tersebut harus dikelola dan dipimpin oleh tenaga profesional yang memahami pendapatan negara.

Di sisi lain, beberapa indikator perekonomian Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain.

Lambatnya Produktivitas Sektor Industri

Ekonom Dr Imaduddin Abdullah dari Center for Food, Energy and Sustainable Development Indef menilai produktivitas sektor industri Indonesia berada di bawah negara berpendapatan menengah dan setara dengan negara berpendapatan menengah ke bawah.

Begitu pula dengan indikator Review Component Advantage (RCA) yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing ekspor yang relatif rendah dengan skor di bawah 1.

Ia juga mengingatkan pemerintah terpilih bahwa negara-negara maju tertarik untuk melakukan intervensi di sektor industri terkait peluang hijau dan hilirisasi. Akibatnya, industri hilir mineral akan menghadapi resistensi dan daya saing yang semakin besar dari negara-negara maju. Oleh karena itu, diperlukan kabinet yang mumpuni dan akuntabel.

Terdapat tiga faktor berpengaruh yang terdeteksi sehubungan dengan tantangan politik dan ekonomi dalam negeri; tekanan internasional, kepentingan elit, dan partisipasi warga. Mengenai faktor terakhir, indikator demokrasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk merumuskan arah kebijakan pemerintah, ekonom senior Indef Dr Tauhid Ahmad mengatakan kejadian di masa depan harus diperhatikan. Ada beberapa peluang. Namun pada tahun 2025, masih terjadi stagnasi perekonomian global sebesar 3,1-3,2 persen. Sementara itu, lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2 persen pada tahun 2025. Kabinet terpilih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui target. Perlu diketahui juga, Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7 persen.

Tauhid Ahmad memperkirakan siapa pun yang menjadi menteri akan kesulitan jika tidak mampu mendinamisasi situasi perekonomian di tengah tingginya suku bunga global (The Fed). Hal itu akan berdampak besar pada suku bunga domestik dan nilai tukar.

Meski demikian, tren beberapa komoditas dalam negeri sedikit membaik, seperti batu bara, kelapa sawit, dan CPO. Namun, harga nikel yang anjlok menjadi kendala yang harus ditangani oleh calon menteri.