Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Indonesia pada hari Selasa mengatakan total dana anggaran yang dibebaskan pemerintah melalui langkah-langkah efisiensi tetap tidak berubah pada 306 triliun rupiah ($18,8 miliar), setelah presiden memberikan angka yang jauh lebih tinggi.
Pada akhir pekan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam acara kumpul-kumpul partai politiknya bahwa total penghematan yang berhasil dicapai pemerintahannya melalui program efisiensi adalah sebesar 750 triliun rupiah.
Secara terpisah, Menteri Perumahan Rakyat mengunggah foto slide di Instagram yang menunjukkan rincian angka tersebut sebagai pemotongan belanja bersih sebesar 550 triliun rupiah dan pembayaran dividen bersih dari perusahaan-perusahaan negara sebesar 200 triliun rupiah, dan menggambarkannya sebagai “total penghematan di tangan presiden Indonesia”.
Saat ditanya soal angka Prabowo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan mengatakan: “Tidak, efisiensi yang kita lakukan sesuai dengan yang tertulis di dokumen Inpres, yakni Rp256 triliun untuk kementerian dan lembaga dan Rp50 triliun untuk transfer ke pemerintah daerah.”
Ia menolak berkomentar lebih lanjut mengenai angka lebih tinggi yang disebutkan Prabowo. Juru bicara presiden tidak menanggapi permintaan komentar.
“Efisiensi anggaran dimaksudkan untuk … mengalihkan dana untuk kegiatan yang lebih produktif dan dapat menumbuhkan ekonomi lokal,” kata wakil menteri tersebut.
Sebelumnya pada hari Selasa, dalam presentasi di hadapan dewan perwakilan daerah, Kementerian Keuangan menunjukkan rencana belanja total tahun 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah dan perkiraan defisit sebesar 2,53% dari PDB, tidak berubah dari angka yang disetujui parlemen tahun lalu.
Prabowo mengeluarkan instruksi kepada pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu sebesar 306 triliun rupiah bulan lalu, memerintahkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas setengah biaya upacara dan perjalanan bisnis.