ALLFINANCEADVICE – Korupsi berkedok program sosial di Bank Indonesia kembali terbongkar. Sudah saatnya sumber pemborosan berulang itu dihilangkan. Penyidikan kasus korupsi  program sosial yang dijalankan  Bank Indonesia  (BI) dan  Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap berbagai penyimpangan yang selama ini terpendam. Keterlibatan anggota Komisi XI DPR yang antara lain membidangi keuangan, juga menunjukkan bahwa uang negara masih menjadi sumber pungli, bahkan di lembaga yang seharusnya diawasi ketat.

Kasus ini mencuat setelah tim penyidik ​​KPK menggeledah sejumlah kantor, termasuk kantor Gubernur BI Perry Warjiyo, pada Senin, 9 Desember 2024. KPK menduga modus  operandi  kasus korupsi yang diusutnya sejak Agustus 2024 ini adalah penyaluran dana program sosial BI ke sejumlah yayasan yang dikelola anggota DPR.

Keberadaan program sosial di BI dan OJK sejak awal sudah salah kaprah. Selama ini kita mengenal program tanggung jawab sosial perusahaan atau  CSR  di perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya berdampak buruk bagi masyarakat, seperti pencemaran dan gangguan sosial. Padahal, BI dan OJK bukanlah perusahaan, melainkan lembaga negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Tugas utama mereka adalah menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan.

Yang mencurigakan, jumlah dana program sosial di BI terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, alokasi anggaran untuk program sosial BI—digabungkan dengan dana untuk pembinaan usaha kecil, mikro, dan menengah, stabilisasi harga, dan penerimaan digitalisasi—hanya sebesar Rp154,5 miliar. Pada 2019, jumlah ini naik menjadi Rp470,1 miliar. Pada 2024, alokasi untuk pos anggaran ini melonjak menjadi Rp1,586 triliun.

Penyaluran dana tersebut ke yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR memperjelas  modus operandi lama : korupsi berkedok bantuan sosial. Dana yang seharusnya langsung mengalir ke masyarakat justru dialihkan melalui badan-badan aspirasi politik anggota DPR, kegiatan kampanye di daerah pemilihan, bahkan kucuran politik uang menjelang pemilu.

Penyelewengan dana ini tidak hanya merugikan tujuan program sosial, tetapi juga merusak independensi BI dan OJK yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Tugas Komisi XI DPR  adalah  mengawasi kebijakan ekonomi dan sektor keuangan, termasuk mengatur anggaran lembaga negara seperti BI dan OJK. Benturan kepentingan langsung terjadi ketika Komisi XI DPR menyetujui alokasi dana program sosial yang kemudian disalurkan BI melalui yayasan yang terafiliasi dengan anggota DPR. Kita tahu bahwa benturan kepentingan seperti itu tinggal selangkah lagi menuju korupsi.

Kasus penyalahgunaan dana sosial di BI ini bukan yang pertama. Sebelumnya, pada 2003, nama BI juga tercoreng oleh kasus korupsi dana sosial senilai Rp100 miliar yang dikelola Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Saat itu, dana tersebut diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk komisi perbankan Komisi XI DPR yang menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang menjerat mantan pejabat BI.

Oleh karena itu, program sosial di BI dan OJK sudah saatnya dihapuskan. Paling tidak, hal itu akan menutup salah satu celah  terjadinya kolusi . Sejalan dengan itu, KPK jangan hanya menyeret pegawai BI dan anggota DPR yang sudah menjadi tersangka. Semua pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran dana program sosial di BI dan OJK, serta anggota DPR yang sudah diberi dana program tersebut, harus dimintai pertanggungjawabannya.

Keyword Terkait:

Related Posts

Uncategorized

Brasil: Indonesia Bergabung dengan Blok BRICS Sebagai Anggota Penuh

newadmin
Uncategorized

6 Kontroversi Proyek PIK 2

newadmin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *