Jakarta – Presiden Indonesia Prabowo Subianto terlibat dalam diskusi telepon dengan para pemimpin dari empat negara anggota ASEAN untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap kebijakan tarif timbal balik yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump .
Prabowo exchanged views with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Philippine President Ferdinand Marcos Jr., and Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
Informasi tersebut dibagikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun Instagram miliknya @anwaribrahim_my, dikutip pada Sabtu, 5 April 2025.
“Hari ini, saya telah melakukan pembicaraan telepon dengan para pemimpin sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk bertukar pandangan dan mengoordinasikan tanggapan kolektif terhadap isu tarif timbal balik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS),” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui Instagram miliknya.
Ia mengemukakan, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN mendatang akan lebih lanjut membahas pembahasan mengenai solusi optimal untuk melawan penerapan tarif timbal balik AS .
“Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang akan datang minggu depan akan melanjutkan pembahasan masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi semua negara anggota,” tambahnya.
Tarif timbal balik yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut: 24 persen untuk Malaysia dan Brunei Darussalam, 17 persen untuk Filipina, 10 persen untuk Singapura, 49 persen untuk Kamboja, 48 persen untuk Laos, 46 persen untuk Vietnam, 44 persen untuk Myanmar, 36 persen untuk Thailand, dan 32 persen untuk Indonesia.
Kantor Komunikasi Presiden (KSP) RI sebelumnya memaparkan tiga langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dan memitigasi tantangan perekonomian global, termasuk yang timbul akibat kebijakan tarif bea masuk baru.
Deputi Bidang Diseminasi dan Informasi Media Kantor Komunikasi Presiden Noudhy Valdryno menyatakan, ketiga langkah tersebut meliputi perluasan kemitraan perdagangan Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan ketahanan konsumsi dalam negeri.