Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Februari 2025. Hingga akhir bulan, APBN mencatat defisit Rp 1,3 triliun atau setara 0,13 persen dari PDB.
“APBN 2025 direncanakan defisit Rp612,2 triliun sehingga angka ini masih dalam target,” kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 13 Maret 2025.
Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar 2,53 persen dari PDB. Defisit terjadi ketika belanja lebih besar daripada pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dibatasi sebesar Rp616,3 triliun.
Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja negara hingga akhir Februari sebesar Rp348,1 triliun.
“Hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara sebesar Rp348,1 triliun. Jumlah ini 9,6 persen dari anggaran belanja tahun ini,” katanya.
Sementara itu, penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp240,4 triliun, terdiri dari pajak Rp187,8 triliun dan bea cukai Rp52,6 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
Pendapatan pajak menjadi perhatian, terutama setelah timbul masalah akibat penerapan sistem Coretax.
Sri Mulyani melaporkan hingga akhir Februari, penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun. “Atau 8,6 persen di bawah target,” katanya.
Data APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) biasanya diterbitkan Kementerian Keuangan pada minggu kedua atau ketiga bulan berikutnya.
Meski demikian, Sri Mulyani baru mengumumkan publikasi kinerja APBN bulanan pada Kamis, 13 Maret 2025. Publikasi tersebut merupakan perhitungan realisasi APBN periode Januari dan Februari 2025.