Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdampak pemangkasan anggaran yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan dana kelolaan DKI Jakarta berkurang Rp38 miliar.
“Kita harus memangkas biaya, tapi tidak signifikan, hanya Rp38 miliar dari bantuan pemerintah pusat,” kata Rano Karno usai salat Jumat di Masjid Agung KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Jumat, 21 Februari 2025.
Ia menyatakan, berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, pengurangan bantuan pemerintah pusat tersebut terbilang kecil. Karena itu, ia yakin pemotongan tersebut tidak akan memengaruhi program-program yang telah dirancangnya bersama Gubernur Pramono Anung.
Sebelumnya, Pramono dan Rano menyatakan telah menargetkan peningkatan PAD DKI Jakarta menjadi Rp130 triliun pada tahun depan. Koordinator komunikasi tim transisi Pramono Anung-Rano Karno, Cyril Raoul Hakim, mengatakan PAD perlu ditingkatkan untuk membangun Jakarta secara efektif dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah pusat.
“Target kami tahun depan PAD DKI bisa naik hingga Rp130 triliun,” kata Cyril kepada Tempo , Selasa, 18 Februari 2025.
Lebih lanjut, Rano Karno yang kerap disapa Bang Doel menegaskan, pihaknya mendukung dan akan terus melakukan pemangkasan anggaran untuk belanja yang tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas. “Namun, kami tetap akan melakukan efisiensi, misalnya dalam perjalanan dinas,” katanya.