ALLFINANCEADVICE – Samuel Sekuritas Indonesia’s senior economist, Fithra Faisal Hastiadi, has cautioned that President Prabowo Subianto’s priority program for providing free nutritious meals could significantly widen Indonesia’s 2025 budget deficit. Fithra projects the deficit could exceed the target by IDR 200 trillion.
Pemerintah awalnya merencanakan defisit anggaran sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp616,2 triliun. Namun, Fithra memprediksi defisit anggaran bisa mencapai 2,9% dari PDB. “Artinya, defisit anggaran tahun depan mungkin tidak Rp600 triliun, tetapi berpotensi mencapai Rp800 triliun,” ujarnya dalam seminar daring yang disiarkan kanal YouTube RSM Indonesia pada Jumat, 17 Januari 2025.
Kekhawatiran Biaya Program
Fithra merujuk pada proyeksi Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang memperkirakan belanja program makanan bergizi gratis akan melebihi alokasi Rp71 triliun pada 2025.
Menurut Survei Ekonomi OECD : Indonesia 2024 yang diterbitkan pada November 2024, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah logistik untuk distribusi dan pendanaan pangan nasional. Laporan tersebut memperkirakan bahwa program ini akan menelan biaya sebesar USD 4,3 miliar (sekitar Rp 70,4 triliun) dalam anggaran 2025. Namun, pengeluaran dapat melonjak hingga USD 30 miliar (sekitar Rp 491,1 triliun), yang merupakan peningkatan 14% dari anggaran pemerintah saat ini.
Seruan untuk Pendanaan Tambahan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan alokasi tambahan Rp100 triliun untuk memenuhi target jumlah penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.
“Kami mengusulkan tambahan Rp100 triliun untuk penyediaan pangan bagi seluruh 82,9 juta penerima manfaat,” kata Dadan seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025, seperti dilansir Kantor Berita Antara.
Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 tidak cukup untuk mencakup semua penerima yang menjadi sasaran. Program yang merupakan komponen utama kampanye Prabowo ini mengalokasikan Rp10.000 per anak dan ibu hamil setiap hari, turun dari alokasi sebelumnya sebesar Rp15.000. Berdasarkan perhitungan BGN, pengurangan anggaran ini hanya akan menguntungkan 17,5 juta penerima hingga September 2025.